Mahasiswa Maluku Utara Geruduk Kejagung, Tuntut Audit PT Position dan Pengawalan Persidangan Warga Adat Maba Sangaji

Puluhan mahasiswa asal Maluku Utara yang tergabung dalam Front Mahasiswa Maluku Utara Pro Warga Maba Sangaji (FORMAT-PRAGA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Jumat (08/08/2025).

Massa aksi datang berombongan dengan menggunakan sedikitnya 20 mikrolet. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. FORMAT-PRAGA menuntut Kejagung segera mengirimkan tim investigasi khusus ke Kabupaten Halmahera Timur untuk melakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan PT Position, yang mereka nilai telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat adat Maba Sangaji.

Dalam orasinya, para mahasiswa menuding PT Position melakukan praktik tambang yang merusak lingkungan, merampas tanah adat, dan memicu kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan hak ulayatnya.

“Kami minta Kejagung jangan diam. Segera turun ke lapangan, audit investigasi semua aktivitas PT Position, dan cabut izinnya,” tegas salah satu orator melalui pengeras suara.

Koordinator FORMAT-PRAGA, Reza A. Sadiq, menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap masyarakat adat Maba Sangaji. Menurutnya, banyak warga yang kini tengah menghadapi proses hukum akibat mempertahankan tanah warisan leluhur dari klaim perusahaan tambang.

Reza menilai keberadaan tambang PT Position telah merusak ekosistem setempat, memicu konflik sosial berkepanjangan, dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

“PT Position sudah terlalu lama beroperasi tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan warga adat. Kami minta ini dihentikan sebelum kerusakan semakin meluas,” ujarnya.

Selain mendesak audit dan pencabutan izin tambang, FORMAT-PRAGA juga menuntut Kejagung untuk melakukan supervisi langsung terhadap persidangan 11 warga adat Maba Sangaji yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Soasio, Tidore Kepulauan.

Mereka khawatir proses hukum yang dijalani para warga akan dipenuhi intervensi dan praktik yang tidak transparan.

“Kami minta Kejagung hadir mengawal langsung sidang di PN Soasio agar semua prosesnya adil, transparan, dan tidak ada permainan hukum,” tambah koordinator lapangan.

Aksi yang berlangsung tertib ini diwarnai dengan orasi bergantian dari para perwakilan organisasi mahasiswa, pembacaan pernyataan sikap, dan penyerahan dokumen laporan masyarakat kepada perwakilan Kejagung.

Dalam dokumen tersebut, FORMAT-PRAGA merinci dugaan pelanggaran PT Position, mulai dari aktivitas tambang di luar izin usaha pertambangan (IUP), perusakan ekosistem pesisir, hingga pelanggaran hak ulayat masyarakat adat Maba Sangaji.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan massa aksi masih berada di dalam Gedung Kejaksaan Agung untuk menyerahkan berkas tuntutan secara resmi. Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah konkret untuk menghentikan pelanggaran dan memberikan keadilan bagi warga adat Maba Sangaji.