PGN Desak Dirut MRT Mundur Atas Kegaduhan Kenaikan Sewa Kios Blok M
Jakarta - Polemik kenaikan harga sewa kios di kawasan Blok M kembali memicu sorotan publik. Kebijakan pengelolaan yang melibatkan MRT Jakarta dan Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (KOPEMA) dinilai menekan para pedagang kecil hingga menyebabkan banyak kios gulung tikar.
Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Nasional, Hendra, yang juga pernah menjabat Ketua Umum Badko HMI Jabodetabeka Banten 2018–2020, menilai peran Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, tidak bisa dilepaskan dari persoalan ini. Ia menegaskan, Dirut MRT harus bertanggung jawab penuh atas kekisruhan yang terjadi, bahkan mendesak Tuhiyat untuk mundur dari jabatannya.
“MRT Jakarta tidak bisa cuci tangan. Fakta di lapangan menunjukkan banyak pedagang kecil tercekik dengan pungutan sewa kios yang melambung, bahkan ada yang mengaku mencapai Rp7 hingga 15 juta per bulan. Ini bentuk ketidakpekaan terhadap nasib rakyat kecil. Oleh karena itu, kami menuntut Dirut MRT Tuhiyat untuk segera mundur,” tegas Hendra di Jakarta, Minggu (7/9).
Seharusnya BUMD seperti MRT Jakarta berpihak pada UMKM dan memberi ruang tumbuh bagi ekonomi kerakyatan, bukan justru membebani dengan tarif yang melebihi batas kewajaran. Apalagi, Gubernur DKI Jakarta telah menegur langsung Dirut MRT lantaran ada pungutan di atas batas tarif yang telah disepakati, yakni Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan.
“Kalau gubernur saja sampai menegur keras, berarti ada masalah serius di tubuh manajemen MRT. Kami mendesak agar kerja sama dengan pihak koperasi segera dievaluasi, dan Dirut MRT Tuhiyat sebaiknya legawa mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral,” tambahnya.
Ia juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan ini. Banyak kios yang sebelumnya aktif kini tutup, membuat suasana Blok M kembali sepi dan memukul roda perekonomian lokal.
Menurutnya, ini bertolak belakang dengan semangat pembangunan transportasi modern yang seharusnya membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Hendra menegaskan, pihaknya bersama jaringan gerakan nasional akan terus mengawal kasus ini agar tidak berhenti pada teguran semata.
“Kami tidak ingin MRT Jakarta menjadi contoh buruk BUMD yang mengabaikan prinsip keadilan sosial. Dirut MRT harus mundur, dan kebijakan harus dikembalikan ke rel keberpihakan terhadap rakyat kecil,” pungkasnya.
